Terkait Pemberitaan Di Media Massa, MTs Negeri 5 Sampaikan Hak Jawabnya

0
380

Cianjur, metronusantara.com – Terkait berita di media cetak dan elektonik, salah satunya di metronusantara.com yang dilansir pada 14 Januari 2018 dengan judul “ Dua Siswa MTSN 5 Cianjur, Mendapat Perlakuan Kasar Hingga Ditampar. Wakamad Humas MTs Negeri 5 Cianjur Ahmad Sopandi, S.Ag, M. Memberikan hak jawabnya yang disampaikan melalui email metronusantara.com.

Dalm emailnya itu disebutkan, 1. Pada Kamis, 11 Januari 2018 ada siswa yang datang terlambat masuk ke dalam kelas. Guru mata pelajaran yang mengajar dikelas tesebut menyuruh siswa yang terlambat itu untuk menghadap petugas piket meminta surat izin masuk. Dari ke-4 siswa yang terlambat itu 2 (dua) orang kembali ke kelas, sedangkan 2 (dua) orang lagi AJ dan R tidak
kembali lagi ke kelas.

  1. Atas dasar itu petugas security diperintahkan untuk mencari kedua siswa tersebut. Dibantu security MA Yuppi, akhirnya ditemukanlah siswa tersebut di seberang jalan tepatnya di kios/warung. Siswa yang ditemukan di lokasi tersebut ternyata ada 3 orang yaitu AJ, R, dan
    RF, semuanya siswa MTs.N 5 Cianjur kelas VIII.
  2. Selanjutnya Satuan Tugas (SATGAS) P2KS (Pencegahan, Penindakan Kenakalan Siswa) yang dalam struktur berada di bawah Kordinasi Wakamad Kesiswaan menjalankan tugas dan
    fungsi penidakan sebagai SATGAS.
  3. Berdasarkan hasil investigasi internal terhadap SATGAS yang dipimpin oleh Kepala Madrasah didapatkan keterangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh SATGAS dalam menindak masih
    dalam batas kewajaran dengan tujuan bukan penganiayaan akan tetapi shock trapy (hukuman yang bersifat mendidik) agar ada efek jera terhadap siswa yang melanggar tersebut. Pertimbangan tersebut dilakukan karena siswa tersebut yang salah satunya
    merupakan siswa pindahan sering melakukan pelanggaran (bukti terlampir).
  4. SATGAS dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Standar Oprational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Dan mengacu kepada PP Nomor 74 Tahun 2008 yang kemudian di revisi menjadi PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru sebagai kerangka
    acuan. Dalam pasal 39 ayat (1) berbunyi : “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang ditetapkan guru,
    peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangnya. Kemudian diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 895 K/Pid/2013. Guru diberikan perlindungan
    dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan tidak dapat dipidana. Sebagaimana pertimbangan yurisprudensi dalam Putusan MA tersebut menyebutkan : “Apa yang dilakukannya terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan suatu tindak pidana dan
    terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakan tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.
  5. Mendidik anak memerlukan strategi: dipaksa, terpaksa, terbiasa, dan terbudaya. Peserta didik memang perlu dipaksa untuk menaati peraturan atau tata tertib. Hendaknya pemaksaan itu tidak diartikan sebagai tindakan kekerasan kepada peserta didik. Ibarat orang
    sakit, obat memang terasa pahit. Namun, obat itu akan memberikan kesembuhan.
  6. Idealnya orang yang berangkat belajar ke sekolah adalah anak-anak yang ’TUNTAS’ dididik dengan baik oleh keluarganya dalam hal adab. Bukan anak–anak yang kecewa sehingga
    sekolah jadi wahana ekspresi melampiaskan emosi karena disana bisa berkumpul dengan anak-anak sebaya mereka tapi kenyataan dilapangan jauh dari ideal.
  7. Kepada peserta didik AJ dan RF, dikenakan sangsi penambahan point pelanggaran sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.
    9. Terkait dengan pemberitaan yang sudah beredar luas kami sampaikan hal-hal sebagai berikut sekaligus sebagai hak jawab kami yang diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang
    pers. Pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar kode etik juga dapat dijatuhi sangsi hukum pidana dan denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada point 9 B disebutkan. b. Keberatan dengan substansi materi pemberitaan. Kasus yang sesugguhnya bukan
terlambat saja tapi bolos (tidak masuk pelajaran), pakaian celana ketat, dan rambut tidak rapih. c. Keberatan dengan sedikitnya porsi materi dalam pemberitaan menyangkut pelanggaran
yang dilakukan oleh AJ dan RF sebaiknya sauadara AJ tidak dijadikan sebagai narasumber karena sangat tinggi sekali unsur subjektifitasnya.
d. Mengklarifikasi terkait pernyataan Sulaeman orang tua AJ yang menyangkal menjadi narasumber (kutipan perkataan yang dikoran itu bukan sepenuhnya kata-kata dari sulaeman terkait materi menyuruh orang tua RF lapor ke pihak berwajib) setelahnya
datang menghadap pihak sekolah. Oleh karenanya ada indikasi pencemaran nama baik dan dugaan kebohongan public ujarnya.
e. Mengultimatum media yang memberitakan untuk pemulihan nama baik MTs.N 5 Cianjur dimuat di surat kabar terkait dengan judul besar dan konteks pemberitaan sesuai dengan substansi pers conference ini paling lambat 1 minggu dari tanggal 16 Januari 2018.

Itulah hak jawab yang disampaikan melalui email dengan demikian kewajiban kami untuk memuat hak jawab telah kami penuhi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here