Ratusan PKL Puncak Ontrog Kantor Desa Ciloto

0
181
Ratusan PKL Puncak datangi kantor Desa Ciloto

Laporan : Aldan

Cianjur, metronusantara.com –   Penertiban ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Puncak-Ciloto Kabupaten Cianjur Jawa Barat, menuai protes. Ratusan pemilik kios mendatangi kantor Desa Ciloto untuk mencari solusi, Rabu(11/10).

Selain mendatangi Kantor Desa, mereka minta solusi   juga meminta penjelasan kepada Pemerintah Desa terkait jadwal pembongkaran dan petugas dari sat pol PP yang dinilai arogan pada saat melakukan pembongkaran.

Koordinator PKL Kawasan Puncak Ciloto Asep Saefuloh mengatakan, pihaknya merasa kecewa atas sikap petugas Sat Pol PP yang dinilai arogan. Pasalnya menurut informasi yang didapat, kios-kios yang ada di jalur Ciloto akan dilakukan pembongkaran pada Rabu ini (12/10) bukan kemarin (11/10).

Asep menegaskan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan pemerintah yang semena-mena kepada para pedagang. Karena itu pihaknya minta penjelasan ke pada pihak pemerintah. Kenapa kios PKL dibongkar sebelum jatuh pada tanggalnya.

“ Padahal kami semua sedang berusaha membongkar sendiri tiba-tiba Sat Pol PP datang dan langsung memporakporandakan sebagian kios di Puncak-Ciloto,” ungkap Asep kepada wartawan.

Lebih lanjut Asep mengatakan, total PKL di Kawasan Puncak-Ciloto ada sekitar 700 kios lebih. Menurut dia, semua hidupnya bergantung kepada kios-kios yang mereka tempati untuk berjualan.

” Pemerintah harusnya memikirkan solusi terlebih dahulu dan  nasib kami ini, bukan sudah ada pembongkaran baru ada wacana mau di buatkan rest area,” ujarnya menegaskan.

Nawawi (50) berpendapat, pemerintah  jangan tebang pilih dalam membongkar. Pasalnya menurut dia, ada sebuah rumah makan di kawasan Puncak Ciloto juga berada di pinggir jalan tapi tidak di bongkar.

Menurut Nawawi, jika rumah makan tersebut tidak dibongkar pihaknya akan membangun kios lagi. ” Ya kalau pemerintah tidak bisa tegas maka kami pun akan membangun kembali,” ujar Nawawi.

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Cianjur Hendrik Setiadi mengatakan, pihaknya siap menampung aspirasi dari para pedagang. Ia juga mengaku saat ini memang sulit untuk menempatkan yang adil karena ada beberapa aturan yang harus ditegakan.

” Jalur Puncak-Ciloto sulit dikembangkan karena pegunungan dan sudah menjadi daerah komersil, maka dengan cara pelebaran jalan seperti inilah solusinya,” kata Hendrik

Masih dikatakan Hendrik,  terjadinya mis komunikasi, yang katanya Sat Pol PP arogan pada saat penertiban kios-kios tersebut. Pihaknya mengucapkan permohonan maaf kepada para pedagang. Hendrik menyebutkan, perlu diketahui juga  karena sudah protapnya batas waktu bongkar paksa kios-kios tersebut.

” Kita sudah kirimkan surat peringatan pertama dengan waktu 10 hari peringatan ke dua dan ke tiga itu masing-masing tujuh hari. Artinya peringatan ke tiga ini sudah secara sukarela untuk membongkar kios tersebut,” katanya.

Kaitan dengan tidak diterimanya oleh para pedagang di Kawasan Puncak- Ciloto itu lebih kepada teknis. Menurut Hendrik, waktu hari pertama tanggal 11/10 kemarin, jadwal pembongkaran untuk wilayah Kec. Pacet, ternyata pembongkaran tidak memakan waktu lama.

“Diperkirakan pembongkaran di wilayah Pacet itu memakan waktu sehari penuh. Ternyata jam 9 pagi sudah selesai. Sehingga terus berjalan mengarah ke Cipanas karena personilnya yang banyak maka di arahkan untuk menyelesaikan yang di Puncak Ciloto,” jelas Hendrik

Disingung, terkait dugaan ada oknum satpol PP yang minum minuman keras terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran, Hendrik menjawab, pihaknya  akan berkordinasi dengan Sat Pol PP. “ Jika itu  benar ada, maka akan kita berikan sangsi,” tegas Hendrik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here