PMCK Ngaku Kecewa Saat Menghadiri Undangan DPRD Cianjur

0
259
PMCK saat beraudensi dengan anggota DPRD Kab. Cianjur

Laporan : Aldan

Cianjur, metronusantara.com – Puluhan warga Cianjur Selatan yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK) mengaku kecewa saat memenuhi undangan anggota eksekutip legislatip pada saat audensi di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (7/2). Pasalnya, waktu yang diberikan dalam surat undangan beraudensi dua jam. Tapi setelah satu jam audensi tersebut, ketua panitia audensi mau menutupnya.

” Saya sangat kecewa saat audensi dengan anggota eksekutip dan legislatip dengan waktu yang diberikan sangat terbatas, baru berjalan satu jam sudah mau ditutup,  padahal dalam surat undangan yang diberikan dua jam.Tapi setelah kami intruksi dilanjutkan kembali” kata Sudirman (38) salah seorang warga Cianjur Selatan dan juga anggota PMCK, saat ditemui, Rabu (7/2).

Sudirman mengatakan, warga datang untuk memenuhi undangan dari anggota dewan guna membahas tentang pemekaran Cianjur Selatan. Namun Bupati Cianjur sampai saat ini belum juga membentuk tim teknis untuk pengakajian lebih lanjut.

” Padahal selagi ditemui pada beberapa bulan lalu Bupati sangat mendukung untuk pemekaran, bahkan untuk mendatangi Kemebdagri. Nah sekarang ini kami datang kesini membawa hasil dan surat dari Mendagri atas pemekaran Cianjur Selatan,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, walaupun surat moratorium belum dicabut, tapi ini sudah ada surat dari Kemendagri untuk melaksanakan pemekaran.
” Namun sampai saat ini tim teknis belum dibentuk juga, tak tahu apa alasannya ? “, katanya.

Sudirman mengaku, dirinya bersama warga Cianjur Selatan lainnya sudah merindukan pemekaran tersebut. Karena Cianjur Selatan sudah pantas dimekarkan.

” Jadi kami berharap kepada pemangku kebijakan di Kabupaten Cianjur untuk secepatnya memberikan keputusan atas pemekaran, namun kalau tidak ada keputusan kami akan mendatangi pendopo bersama warga Cianjur Selatan dengan masa yang lebih banyak untuk melakukan aksi damai,” ungkapnya.

Bidang Advokasi Hukum PMCK Aa Jaelani mengatakan, pihaknya mendesak Bupati Cianjur atas surat yang diberikan DPRD Kabupaten Cianjur untuk segera membentuk tim teknis. Tapi sampai saat ini belum ada penjelasan.

” Karena itu dalam surat yang diberikan dari DPRD sudah sangat jelas, namun jawabannya tidak nyambung dengan apa yang jadi jawaban Bupati, bahwa pembangunan di Cianjur Selatan sedang berjalan. Padahal kita menginginkan untuk pemekaran,” katanya.

Jaelani mengatakan, dalam audenai ini para anggota legislati khususnya komisi 1 sangat mendukung atas perjuangan warga Cianjur Selatan untuk pemekaran.

” Kalau DPRD sudah mendukung dan apresiasi atas kerja keras teman-teman di PMCK untuk pemekaran jadi Cianjur Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Cianjur Cecep Saepudin Zuhri mengatakan, dengan datangnya warga Cianjur Selatan atau PMCK tersebut untuk membahas pemekaran Cianjur selatan atau daerah otonomi baru (DOB). Namun hal tersebut berbenturan dengan moratorium yang dikeluarkan oleh presiden sebelumnya.

” Jadi Bupati belum membentuk tim teknis karena berbenturan dengan moratoriun tersebut, tapi kalau sudah dicabut Bupati welcom saja untuk pemekaran, karena itu kebijakan ada dipemerintah pusat,” katanya.
Ia juga mengatakan, jadi Bupati menunggu dicabutnya surat moratorium tersebut. Tapi kaitan pemekaran tersebut Bupati sudah mempersilahkan kepada PMCK untuk koordinasi dengan Asda 1 kaitan dengan pemekeran tersebut.

” Dan hasil kajian tim ahli dari pemerintah pusat melalui profesor, Cianjur Selatan belum layak untuk pelayanan pemerintahan dan dimekarkan, namun dengan adanya PMCK tersebut setelah moratorium dicabut bisa mengajukan kembali atas pemekaran Cianjur Selatan,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here