Pilkades Ciranjang Diduga Banyak Kecurangan & Kesalahan Panitia

0
268
Banyak warga Desa Ciranjang yang kecewa akibat tal bisa menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkades Ciranjang

Laporan : Sam AS

Cianjur, metronusantara.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ciranjang, Kecamatan Ciranjang Cianjur, Minggu (25/03) membuat kecewa warga. Pasalnya, banyak warga yang memiliki hak pilih tidak bisa menyalurkan aspirasinya alias tidak bisa melaksanakan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suata (TPS).

Diduga kuat, hal itu terjadi karena  jajaran panitia tidak profesional. Selain itu,  diduga panitia ada  “main mata” dengan salah seorang Calon Kades. Hingga panitia nekad membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang baku.

Seperti halnya, seluruh  hak pilih saat datang ke tempat pendaftaran selain diwajibkan membawa surat undangan juga diwajibkan  memperlihatkan atau melampirkan  KTP dan KK asli. Tentu saja hal tersebut membuat kerepotan pihak penerima pendaftaran. Akibatnya, tidak sedikit hak pilih yang ditolak karena tidak melampirkan KTP/KK.

Tidak hanya itu saja, jajaran panitia membuka acara pencoblosan di TPS itu mulai pukul 8.30 WIB dan tutup pukul 13.00 WIB. Diduga ada surat suara yang sudah dicoblos warga menjadi bertambah banyak.

Salah seorang Ketua RW 12 warga Kampung Pasir Randu, Aep Saepullah (49) mengatakan, pelaksanaan Pilkades Ciranjang itu tergolong cacat hukum. Hingga terjadi carut marut dan banyak merugikan warga.  Seperti halnya merugikan ribuan hak pilih karena aspirasinya sebagai hak pilih tidak tersalurkan. Karena adanya aturan yang memberatkan hak pilih. Seperti seluruh hak pilih selain diwajibkan membawa surat undangan juga disertai KTP dan KK.

Diberlakukannya hal itu, seakan memperkosa hak atau mempersulit hak pilih. Seharusnya pelaksanaan Pilkades bukannya dipersulit melainkann harus  diperingan. Apalagi hak pilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) cukup banyak, yaitu 12. 609 orang.

Maka dengan adanya indikasi kecurangan pada Pilkades Ciranjang, Aep menyatakan, pihaknya akan melakukan somasi dan mengadukannya ke MK. Karena hal itu sudah mutlak melanggar Undang-undang. Sebab, surat undangan yang di catat dalam DP, itu mutlak sudah sah dan  tidak boleh ada peryaratan tambahan yang memberatkan hak pilih. Apalagi sengaja untuk memberatkan warga yang nota bene adanya kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain itu Aep mengatakan, sebenarnya masalah surat undangan yang dilampiri KTP atau KK, jauh sebelumnya telah diingatkan pada Ketua Panitia Pilkades. Namun nyatanya tetap menolak dan akan melaksanakannya. Ternyata gara-gara hal itu terjadi kekacauan yang dipicu dari adanya pelampiran KTP atau KK. Hingga kinerja jadi lambat dan banyak hak pilih yang balik lagi setelah sampai di meja pendaftaran. “ Padahal, mereka itu sebelumnya ikut antri  berjam-jam juga kepanasan,”  ucap Aep dengan nada kesal.

Hal yang sama diucapkan Yanto (34) warga Kampung Curug. Menurut dia, pada pelaksanaan Pilkades Ciranjang itu, diduga ada oknum BPD dan oknum perangkat Desa Ciranjang yang berpihak pada salah satu calon Kades demi kepentingan pribadi dan kelompok. Hingga segala cara dihalalkan yang akhirnya mengakibatkan kekecewaan banyak warga. Bahkan membuat berang hak pilih yang aspirasinya tidak tersalurkan.

Dari awal permasalahan Pilkades Ciranjang sudah diketahui banyaknya kesalahan. Namun saat mengadu pada BPD dan perangkat desa seakan tidak tahu juga seluruh permasalahan tidak ada tindak lanjutnya.

Setelah diselidiki ternyata oknum BPD dan oknum aparat Desa Ciranjang, sering berkumpul di rumah salah seorang Calon Kades. Hal itu dilakukan hampir tiap saat dengan alasan makan nasi liwet. BPD dan aparat desa, seharusnya bersipat netral, bila mau seluruh calon dikunjungi bukan hanya seorang calon tiap hari dikunjunginya. ” Jangan gara-gara nasi liwet, pelaksanaan Pilkades menjadi kekeceaan banyak warga,” ucap Yanto saat mendesak Ketua Panitia setelah selesai penghitungan suara di lokasi TPS.

Sementata itu, Ketua Panitia Pilkades Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Deni Suherman mengatakan, memang benar ada aturan bagi hak pilih diharuskan membawa surat undangan pemilihan Pilkades, juga diwajibkan membawa KTP atau KK. Hal itu diberlakukan berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Calon Kades.

Selain itu, lanjut Deni, juga untuk menghindari dari berbagai kecurangan yang dilaksanakan oknum hak pilih yang memiliki kepentingan pribadi. Seperti adanya warga yang bekerja ke luar negeri atau warga yang sedang di rawat di rumah sakit kemudian tidak bisa melaksanakan pemilihan, maka dimanfaatkan oknum lain.

Tidak hanya itu saja, masalah harus dibawanya KTP atau KK, sebelumnya telah disosialisasikan pada seluruh masyarakat. Yaitu melalui para Ketua RT/RW dan disosialisasikan melalui seluruh pengurus mesjid yang ada di Desa Ciranjang. Juga diberitahukan disetiap pertemuan rutinan pengajian. “ Karena itu, bila ada warga hak pilih tidak membawa KTP atau KK jangan salahkan Panitia,” kilah Deni.

Drmikian juga mengenai ditutupnya pendaftaran pelaksanaan Pilkades pada pukul 13.00 WIB. Itu pun berdasarkan aturan yang sebelumnya telah disepakati bersama  seluruh Calon Kades.

“ Maka bila pihak warga ada yang kurang puas pada pelaksanaan Pilkades Ciranjang, dipersilahkan untuk melakukan protes melalui pihak yang berkompenten atau melalui jalur hukum,” ujar Deni.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here