Pemekaran Cianjur Terhambat Ego Bupati

0
972
Saresehan PMCK Paguyuban Masyarakt Cianjur Kidul di Cibinong, 1 Oktober 2017

Penulis : Asep Toha, Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Cianjur

Desakan masyarakat untuk adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Cianjur, sebenarnya bukan hal baru. Desakan warga Cianjur Selatan telah bersuara sejak 1987. Disusul desakan pemekaran Cipanas sejak tahun 2005 dan pemekaran Cianjur Utara sejak 2017.

Semua desakan pemekaran ini tidak terlepas dari adanya kesenjangan dan ketimpangan pembangunan serta ketidakmerataan pembagunan di Kabupaten Cianjur. Namun, desakan masyarakat ini terganjal dengan “keegoan” Irvan Rivano Muchtar, Bupati Cianjur saat ini.

Seperti diketahui bersama, penataan wilayah (teritorrial reform) pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah. Hal itu dimaksudkan untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien.

Idealnya, penataan wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah. Sehingga pertumbuhan dan kemajuan tersebut tidak hanya terpusat tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah. Inilah yang menjadi landasan filosofis munculnya berbagai desakan masyarakat Cianjur agar secepatnya dilakukan pemekaran.

Kajian akademis atas pemekaran Cianjur, baik Cianjur Selatan, Cipanas, maupun Cianjur Utara, yang di dalamnya terdapat pertimbangan yuridis, sosilogis, filosofis, geologis dan sebagainya, telah memenuhi syarat untuk dilakukannya pemekaran Kabupaten Cianjur.

 

Atas dasar itulah, DPRD Kabupaten Cianjur pada 2008 membentuk Pansus Pemekaran Cipanas. Lalu pada 2013 membentuk Pansus Pemekaran Cianjur Selatan. Hanya Cianjur Utara yang belum, mengingat terbentuknya Presidium Cianjur Utara baru pada 4 Pebruari 2017.

Berdasarkan hasil kajian pemekaran Cianjur yang landasan tekhnisnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Sesuai nilai indikator hasil perkalian skor dan bobot bisa direkomendasikan untuk dimekarkan, jika hasilnya minimal 340.

Untuk pemekaran Cianjur sendiri, ketiga kajian sudah memenuhi syarat atau bisa direkomendasikan untuk dilakukan pemekaran. Pertama, hasil kajian pemekaran Cipanas yang dilakukan oleh Universitas Padjajaran Bandung, pada 2008 menunjukan skor 415. Untuk Pemekaran Cipanas dan 406 untuk kabupaten induk.

Kedua, kajian pemekaran Cianjur Selatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur yang bekerjasama dengan lembaga penelitian dari PT. Pilar Prima Parahyangan pada 2014. Kajian itu menunjukan skor Cianjur Selatan mendapat skor 411 dan Kabupaten Induk skor 441.

Ketiga, kajian pemekaran Cianjur Utara yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Masagi Institute Cianjur pada 2017 menunjukan skor Cianjur Utara sebesar 414 dan skor untuk kabupaten induk sebesar 423, menunjukan sangat mampu.

Atas dasar berbagai kajian di atas, maka sangat pantas jika Bupati Cianjur sebelumnya, Tjetjep Muchtar Soleh (Bapak kandung Bupati saat ini), pada 12 September dalam sebuah laman berita berkomentar, Kabupaten Cianjur sudah layak untuk dibagi menjadi tiga wilayah atau kabupaten.

Komentar bijak atas desakan pemekaran muncul dari Wakil Bupati Cianjur saat ini, Herman Suherman. Dia mempersilahkan pemekaran wilayah dilakukan selama memenuhi dan menempuh prosedur peraturan perundangan.

Namun, justru penolakan itu muncul dari Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. “Saya tidak akan meneken persetujuan karena lebih baik Cianjur menjadi satu kesatuan wilayah. Pada laman berita lainnya, dengan manggunakan bahasa sunda, Bupati berkomenar, “dugikeun ka tahun 2020, wayahna ulah waka pemekaran. Tong boroning misahkeun kabupaten, cerai jeung pamajikan ge teu meunang (sampai tahun 2020, jangan dulu ada pemekaran. Jangankan memisahkan kabupaten, cerai dengan istri saja tidak boleh).”

Penolakan Bupati Cianjur, sama sekali tidak dilandasi argumen yirudus, apalagi landasan filosofis dan lainnya. Sampai saat ini belum ditemukan argumen logis dari bupati Cianjur dalam menolak desakan masyarakat untuk dilakukannya pemekaran Cianjur. Hanya tercermin “keegoan” bupati untuk mempertahankan wilayahnya saja.

Desakan pemekaran wilayah, menurut hemat penulis, menjadi sarana mengecek keseriusan dan kebenaran bupati atas niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Cianjur. Sebab jika benar niatnya ingin melakukan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak pemekaran Cianjur. Maka sangat pantas dan logis, jika publik meragukan niat baik bupati dalam upaya membangun Cianjur.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here