Pedagang Mengeluh, Kios Tetap Dibongkar, Solusinya Tidak Ada

0
123
Kios yang berada disepanjang jalan Cianjur Puncak, siap-siap dibongkar paksa kalau tetap membandel

Laporan : Aldan

Cianjur, metronusantara.com – Puluhan pedagang yang memiliki kios atau warung di sepanjang jalur Cugenang, Cibeureum, Pacet Kabupaten Cianjur, mengeluh. Pasalnya, ada rencana pembongkaran yang akan dilakukan Sat Pol PP Kabupaten Cianjur.

Menurut keterangan, di sepanjang jalur tersebut ada 82 pedagang. Mereka memilih membongkar sendiri warung dan memundurkannya ke belakang. Demikian keterangan dari para pedagang saat dikonfirmasi, Senin (9/10).

Uus Hendra (40) warga Kampung Cijedil RT 02/01 Desa Cijedil Kecamatan Cugenang mengatakan, surat peringatan ketiga akan sampai pada Selasa (10/10). Ia mendapat keterangan, Sat Pol PP akan membongkar langsung kios yang masih membandel jika surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tidak dituruti oleh warga.

Uus menyebutkan, ia sudah delapan tahun berdagang di warung tersebut. Menurut di, selain menjajakan kopi dan rokok, ia juga menerima makanan tradisional yang dititipkan warga di warung tersebut.

” Jadi libur dulu, bukan hanya saya yang rugi akan tetapi warga yang menitipkan barang dagangannya juga terpaksa libur dulu,” kata Uus, Senin (9/10).

Lebih lanjut Uus mengatakan, sepanjang jalur Cianjur-Pacet mulai dari kawasaan Sukamanah sampai dengan Desa Cibeureum terdapat sekitar 84 pedagang. Kini semua pedagang di sepanjang jalur itu telah dipasangi peringatan dan dikirimi surat sebanyak dua kali.

” Saya mendengar surat peringatan ketiga akan tiba besok, Selasa (10/10)  jika tak dituruti terpaksa dibongkar paksa. Jadi saya memilih untuk memundurkan warung ke belakang,” ujarnya.

Hal senada dikatakan pedagang lainnya, Noneng (52), ia menyebut sudah berdagang sekitar sembilan tahun di kawasan Palalangon. Noneng mengatakan, dari hasil berdagangnya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai ketiga anaknya. Semenjak suaminya meninggal, Noneng memutuskan untuk berdagang di kawasan tersebut.

” Tapi kalau berdagang hasilnya tak tentu, kami hanya ingin tenang berjualan saja,” katanya.

Uus dan Noneng mengaku, saat mendirikan warung ia sudah meminta izin dan membayar sejumlah uang. Pertama untuk mendirikan warung sekitar sembilan tahun lalu ia dan pedagang lainnya membayar Rp 2 juta. Lalu ada perpanjangan dan diharuskan membayar lagi Rp 1,5 juta. Setelah itu para pedagang menerima informasi ada pemutihan dan semua pedagang diminta lagi Rp 500 ribu.

” Terakhir retribusi sekitar Desember tahun 2016 sebesar Rp 150 ribu setiap warung,” kata Noneng.

Uus dan Noneng kini menanti rasa iba pemerintah. Karena selama ini mereka menggantungkan hidup dari berdagang. Mereka bersedia pindah asal pemerintah menyediakan tempat relokasi bagi mereka.

” Kalau disuruh berhenti berdagang kami tentu keberatan, kalau diminta pindah dan direlokasi kami bersedia,” katanya.

Uus dan Noneng terlihat membereskan barang dagangan karena warungnya tersebut akan dibongkar. Beberapa pekerja terlihat sibuk membongkar kayu dan bambu yang semua dibangun di atas saluran air. Noneng mengatakan ia harus mengeluarkan uang Rp 7 juta untuk membangun warungnya tersebut.

Sementara di tempat terpisah, Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman, membantah adanya pembayaran yang harus dilakukan oleh para pedagang di sepanjang jalur tersebut. Ia membenarkan jika pemerintah berencana akan menertibkan kawasan karena akan ada pelebaran jalan.

” Itu tak benar. pemerintah hanya berencana untuk menertibkan para pedagang di sepanjang jalur dari mulai Cianjur sampai dengan Puncak,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here