Panwaslu Kecamatan Akan Tindak Tegas ASN Yang Ikut Kampanye

0
162

Laporan : Sam AS

Cianjur, metronusantara.com – Perhelatan Pilkada Provinsi Jawa Barat, sudah terasa hangat. Seluruh tim sukses, relawan dan simpatisan dari pasangan Calon Gubernur Provinsi Jawa Barat, turun kesetiap peloksok perdesaan untuk mencari simpati warga. Tidak cukup begitu saja, baligho dan bender 4 pasangan calon gubernur terlihat dipasang disetiap penjuru kampung yang dianggap strategis.

Anehnya, pemasangan baligho dan spanduk, tidak sedikit yang dinilai melanggar aturan. Seperti memasang baligho dipaku di pohon kanan kiri jalan (Kakija) raya maupun jalan perdesaan. Selain itu, banyak pula oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa dan aparatnya ikut andil mengkampanyekan pasangan calon Gubernur  Provinsi Jawa Barat, dengan cara belusukan. Tentu saja hal itu melanggar undang undang Pemilu No. 10/2016.

Ketua Panwaslu Kecamatan Haurwangi, Asep Saepul Malik saat dihubungi di ruangan kerjanya, Selasa (20/03) mengatakan,  pihaknya akan menindak tegas bagi TNI, Polri, ASN, Kepala Desa beserta perangkatnya yang melanggar aturan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat.

Utamanya yang ikut langsung melaksanakan kampanye, mempromosikan salah satu pasangan calon gubernur. Karena hal itu diatur dalan undang undang Nomor 10 tahun 2016, Pasal 70 ayat 1. Bagi yang melanggar aturan dan memiliki bukti yang kuat akan dipidana hukuman paling sedikit 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan didenda sedikitnya Rp. 600 ribu dan paling besar Rp. 6 juta. Selain itu juga melanggar Peraturan Mentri (Permen) Dalam Negeri.

Bila tertangkap atau berdasarkan adanya laporan dari masyarakat dengan cukup bukti, maka terlebih dahulu, dilakukan tindakan klarifikasi, kemudian setelah terbukti baru ditindak sesuai aturan tersebut.

Maka dengan adanya dugaan dugaan tersebut, pihaknya mengharapkan bantuanya seluruh warga Kecamatan Haurwangi. Jangan segan untuk melaporkannya langsung pada Panwaslu Kecamatan atau pada Petugas Lapangan (PL), Panwas dengan membawa bukti yang dianggap kuat.

Selain itu, pihaknya mengajak pada pihak anggota TNI, Kepolisian, ASN, Kepala Desa dan perangkatnya, untuk berdikap netral.  “ Tidak memihak pada salah satu pasangan calon gubernur pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Jawa Barat yang sekarang sedang berjalan melaksanakan tahapan,” ucap Asep Saepul Malik pada awak media.

Hal senada diucapkan Asep Muhamad Anwar Soleh (35) Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Ciranjang.   Menurut dia, bila ada anggota TNI, Polri, ASN, Para Kepala Desa dan aparatnya yang ikut langsung berkampanye atau mempromosikan salah satu pasangan calon gubernur, itu dianggap melanggar aturan yang berlaku.  Seperti melanggar Undang Udang No. 10/2016 dan melanggar Permendagri. Jika hal itu terbukti, maka pihaknya akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Tidak hanya itu saja, jika ditemukan adanya baligho pasangan calo gubernur yang dipasang di Kakija juga menggar ketentuan maka akan  segerera   memanggil pengurus partai pengusung,  tim sukses atau pada relawannya. Bila masih dibiarkan, maka pihaknya akan langsung menurunkannya baligho tersebut.

Selain itu, pihaknya mengharapkan adanya bantuan pengawasan pada seluruh warga Kecamatan Ciranjang. Jika menemukan adanya anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa besera aparatnya yang melanggar aturan Pilkada, harap segera melaporkannya. Karena petugas Panwaslu di setiap desa hanya satu orang. Hingga tidak akan terawasi secara menyeluruh.

” Mohon adanya bantuan dari seluruh warga Kecamatan Ciranjang, bila ada anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa dan aparatnay yang melanggar, mohon seraga dilaporkan pada Petugas Panwaslu” kata Asep Muhamad Anwar Soleh.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here