Minimnya Fasum & Fasos Dipersoalkan Sejumlah Pihak

0
168
Fasum & Fasos di Perum Bersubsidi Dipersoalkan Sejumlah Pihak

Laporan : Rudiawan Hartono

 Cianjur, metronusantara.com – Minimnya fasilitas umum (fasum) dan Fasilitas Sosial (fasos) di perumahan bersubsidi, mulai dipersoalkan sejumlah pihak. Padahal, ketersediaannya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Namun disinyalir, masih banyak perumahan bersubsidi yang tidak menghiraukan aturan itu.
Hasil pantauan Metro Nusantara untuk sementara, ditenggarai hampir seluruh perumahan subsidi, nampak minim akan fasum dan fasos. Meskipun sudah ada yang tersedia, kenyamanannya jauh dari yang dijanjikan oleh pihak pengembang (developer). Artinya, sejumlah warga yang membeli perumahan bersubsidi, masih mempertanyakan keberadaannya. Konon, pengembang kadang masih mengabaikan ajuan dari warga perumahan untuk menyerasikan sarana yang dijanjikan.

Contoh kecil apa yang diutarakan salah seorang warga perumahan bersubsidi, Asep (42), mengeluhkan bahwa dalam perjanjian jual beli disebutkan, perumahan memiliki fasilitas beribadah atau pun sarana pertemuan warga. Namun, hingga dua tahun ia telah penghuni dan menempati rumah dikawasan perumahan itu, fasilitas yang di janjikan itu tidak ada.

“ Padahal pihak developer telah menjanjikan sarana olahraga, gedung pertemuan warga. Tetapi hingga dua tahun saya tinggal disini, janji tinggal janji,” ungkap  Asep, seraya meminta untuk  tidak menyebutkan nama lengkapnya kepada awak media ini. Lantaran ia mengkhawatirkan akan keselamantannya.

Hal senada  disampaikan Supri (46), warga yang sama. Menurut dia, telah beberapa kali menagih janji pihak pengembang untuk dapat merealisasikannya. Namun sejauh ini meski mendapat tanggapan baik, tetap  hanya sebatas ucapan saja. Sehingga, akhirnya warga bosan menunggu janji pihak developer.

“Hampir seluruh warga disini mempertanyakannya, kapan sarana gedung pertemuan warga perumahan dapat direalisasikan,”imbuh Asep.

“Karena minim, akhirnya anak-anak bermain ditengah jalan perumahan. Padahal, itu merupakan kewajiban dari pengembang, untuk mempersiapkan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, bagi warga perumahan,” ungkap feri (43),warga lainnya secara terpisah menimpali.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Rumkimtan) Kabupaten Cianjur, Yeddi Indragunawan, ketika dimintai tanggapan di kantornya menuturkan, fasum dan fasos diwajibkan ketersediannya di perumahan. Apalagi yang sifatnya bersubsidi. Namun, sepengetahuan dirinya, hingga saat ini, baru satu perumahan yang menyerahkan pengelolaanya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
“Selama ini baru satu perumahan yang menyerahkan fasos, berupa TPU (Tanah pemakaman Umum, red),” tutur dia.

Yeddi menerangkan, keberadaan fasos atau fasum, atau yang lebih dikenal sebagai PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dasarnya sudah dijelaskan seluruhnya di peraturan tersebut, hanya tinggal menjalankan.
“Dinas Rumkimtan pada perumahan bersubsidi, atau perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), membantu menyediakan prasarana dalam perumahan MBR. Sehingga, nilai jualnya dapat ditekan” ,ungkap Yeddi.
Selanjutnya Yeddi menyebutkan, Dinas Rumkimtan juga akan membantu, dalam hal pengajuan bantuan anggaran untuk perumahan MBR, ke pusat. Namun dengan syarat, telah dibangun sebanyak 50 rumah di perumahan itu.
“ Hanya usulan ke pusat saja, sehingga keputusan tetap berada di pusat. Sudah pasti sebelum diusulkan, akan dilakukan pengecekan terhadap perumahan MBR yang akan diusulkan,” imbuh Yeddi.

Informasi yang dihimpun salah satu media harian di  Cianjur, dari sejumlah  media online nasional, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011  developer tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang diperjanjikan.

Maka, dapat dikenai sanksi administrative, yang dapat berupa pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Sebagaimana disebutkan Pasal 150 ayat (2) UU 1/2011.

Selain itu, pihak pengembang yang bersangkutan juga dapat dijerat pidana, berdasarkan Pasal 151 UU 1/2011, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. (R.AD).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here