Kosipa Dilarang Masuk Ke Desa Cibadak

0
164
Surat edaran yang menyatakan Kosipa dilarang beroperasi di Desa Cibadak dipasang di rumah RT dan RW serta tempay-tempat strategis lainnya di Desa Cibadak

Laporan: Aldan

Cianjur, metronusantara.com – Maraknya Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) yang tidak berizin masuk ke wilayah kecamatan, seperti masuk ke Kecamatan Cibeber. Hal tersebut dinilai merugikan masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu. Karena itu, Desa Cibadak Kecamatan Cibeber telah  menolak keras  kehadiran Kosipa di wilayahnya.

Hal tersebut diumumkan pada masyarakat melalui surat edaran yang ditempel disetiap rumah RT dan RW. Pasalnya, Kosipa yang memberikan kemudahan  simpan pinjam kepada masyarakat tidak adanya koordinasi dengan pihak Pemerintahan Desa. Parahnya lagi tidak bisa menunjukkan kelengkapan izin operasinal koperasi tersebut.
Menurut keterangan, adanya pinjaman dari Kosipa malah menambah penderitaan masyarakat. Selain itu, percekcokan antar tetanggapun sering terjadi. Gara-gara harus tanggung renteng karena  nasabah yang tidak bisa membayar pinjaman.

” Maka dengan banyaknya aduan dari warga, tentang simpan pinjam dari kosipa, maka kami pihak Desa Cibadak telah memasang surat pemberitahuan di setiap warung, rumah RT dan RW,” ujar Kepala Desa Cibadak Elan Hermawan, Senin (8/1).

Menurut dia, dampak dari kosipa tersebut banyak warganya yang bermusuhan antar tetangga, akibat tanggung renteng. Bahkan ada juga yang rumah tangganya berantakan gara-gara Kosipa.

” Dampak dari Kosipa bukan menunjang perekonomian warga, malah berdampak negatif. Makanya kami menolak keras masuknya rentenir berkedok kosipa ke Desa Cibadak,” ujarnya menegaskan.

Elan menambahkan, saat ini pelaku kosipa beraksi langsung ke kaum ibu-ibu yang nantinya akan menjadi nasabah. Tapi yang disayangkan tidak adanya dokumen yang bisa menunjukan perizinan perekrutan nasabah dari koprasi atau perbankan tersebut.

” Selagi para pelaku simpan pinjam belum bisa memperlihatkan perizinan dari intansi terkait maka kami akan menolaknya, bahkan tidak segan-segan mengusirnya karena merugikan warga,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabid) UKM Kabupaten Cianjur, Yudi mengatakan, dengan adanya surat larangan dari pihak desa terhadap kosipa, pihaknya sangat mengapresiasi. Karena itu merupakan salah satu pencegehan untuk masyarakat supaya tidak terjerat utang sama Kosipa.
” Itu sangat bagus sekali, malah dinas merasa terbantu dengan adanya surat edaran tersebut. Untuk itu, dinas koprasi akan membentuk satgas untuk melakukan pembenahan kosipa yang marak di Kabupaten Cianjur ini,” kata Yudi.

Pasalnya, lanjut Yudi, Kosipa jarang berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Terlebih RT dan RW, pastinya itu harus segera dibenahi. Bahkan di tahun sekarang, dinas koperasi akan melakukan pendataan terhadap koperasi simpan pinjam konfensional (KSP).
” Hasil pendataan KSP 2017, maka UMKM akan segera melakukan pembenahan supaya tidak ada saling dirugikan dan berdampak negatif terhadap masyarakat,” tutupnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here