Desa Mekarsari Diminta Segera Laporkan Pencairan DD Tahap Dua

0
64
Masyarakat Desa Mekarsari saat mengikuti acara Musrenbangdes di aula Desa Mekarsari

Cianjur, metronusantara.com – Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kota Kabupaten Cianjur Jawa Barat, diminta segera melaporkan pencairan Dana Desa Tahap dua yang 40 % ke pihak kecamatan. Sebab, kalau tidak segera dilaporkan, akan mengganggu pencairan berikutnya, terutama anggaran untuk tahun 2018.

Hal tersebut diungkapkan Kasipem Kecamatan Cianjur Unang Junaedi  yang hadir pada saat Desa Mekarsari menyelenggarakan Musrenbangdes, Rabu (1/11) di aula Desa Mekarsari.

Nampak hadir pada kegiaan itu, kepala desa beserta staf, BPD, LPM, tokoh masyarakat dan para Ketua RT/RW. Pada kegiatan itu, dibahas pula RKPDes dan Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2018.

Namun nampaknya, imbauan yang ditegaskan Kasipem pun belum diterima. Sehingga BPD bingung untuk melakukan pelaporan tersebut. Selain itu, pihak LPM pun nampak belum bekerja secara maksimal, karena masih diatur oleh pemerintah desa.

Melihat kenyataan seperti itu membuktikan, Pemerintah Desa Mekarsari kurang berkoordinasi, baik dengan perangkat, LPM maupun BPD.

” Bahkan hasil rapat kemarin pun saya belum mendapat laporan baik dari Sekretaris BPD mau pun dari pihak desa,” kata Ketua BPD Mekarsati R.H.A.Mulyadi S.SH.,MH.

Ada pun hasil dari Musrenbangdes yang telah dilaksanakan adalah penetapan pembangunan di Desa Mekarsari untuk tahun anggaran 2018 yang iayanya diambil dari Dana Desa (DD). Kadus 4 Deden Hendrawan berharap. kedepannya agar pembangunan lebih merata dan adil di wilayah masing-masing.

Ditegaskannya, apa yang diprioritaskan seharusnya bisa dijadikan bahan pemerataan program pemerintah sampai ke daerah. Intinya didalam masalah hasil kemarin, terutama pembangunan, dana itu harus dimaksimalkan dan dihabiskan. Jangan sampai ada uang sisa tapi harus betul-betul dipergunakan sesuai aturan dan mekanisme serta SOP dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah  LPM.

Satu contoh pembangunan yang tidak sesuai adalah hasil pembangunan ruang BPD Mekarsari yang kini hampir selesai. Bisa di katakan asal jadi dan acak-acakan. Hal tersebut di katakan langsung oleh Ketua BPD Desa Mekarsari, Kamis (2/11).

Mulyadi mengharapkan, apa yang menjadi program pemerintah terutama dalam masalah pembangunan desa harus merata. Pemerintah Desa harus bekerja sesuai dengan kewajibannya, disamping melayani dan mensejahterakan masyarakat, pembangunan di wilayah desa harus terpenuhi.

“ Jangan ada permainan-permainan finansial dan pemotongan, saya harapkan pembangunan ini punya satu kualitas,” ujarnya menegaskan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here